04
Sep
09

DPRD Datangi Kantor KPUD * Klarifikasi Surat Bantahan dan Keterangan Depdiknas

UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang sekitar pukul 14.00, kemarin, mendatangi kantor KPUD setempat. Lembaga legislatif tersebut ingin mengklarifikasi surat bantahan Nomor 270/294 yang dibuat lembaga penyelenggara pemilihan bupati (pilbup) tersebut terhadap keputusan DPRD tentang penundaan pilbup.

Selain itu, beberapa anggota badan legislatif tersebut juga mengantarkan surat Nomor 35822/A5.4/RHS/2005 Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bertanggal 21 Juli yang ditandatangani Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas atas nama Wukir. Surat tersebut berkenaan dengan klarifikasi soal ijazah Siti Ambar Fathonah (Ambar), cawabup yang berpasangan dengan cabup Bambang Guritno (BG). Pasangan itu diusung PKB-PKPI.

“Kami menganggap surat KPUD perihal bantahan isu penundaan yang dikirim ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) tersebut melecehkan DPRD. Kami ingin KPUD memberi jawaban secara tertulis,” kata anggota DPRD, Gunung Imam Soebagiyono, kemarin.

Selain Gunung, Wakil Ketua DPRD Fraksi PDI-P Bambang Kusriyanto BSc juga menegaskan, surat dari Depdiknas tersebut dikirim ke KPUD sebagai masukan terkait dengan persyaratan ijazah Ambar. “Kami meminta KPUD juga memberi jawaban tertulis, terkait dengan turunnya surat dari Depdiknas itu,” jelas Bambang yang saat itu didampingi beberapa anggota DPRD Fraksi PDI-P.

Dalam surat Depdiknas itu, salah satu klausulnya menyebutkan, STTB Nomor 594/KMI/BPPP/VI/2005 yang berlandaskan Surat Keterangan Direktur Kulliatul/ Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah (KMI/TMI) Nomor 321/Bp/PP/77 tersebut merupakan surat keterangan lulus sebagai santri bagi Siti Ambar Fathonah, dan bukan ijazah yang setara dengan pendidikan formal.

Bagaimana jika KPUD tetap menyatakan bahwa atas persetujuan Kanwil Depag Jateng bahwa ijazah Siti Ambar Fathonah itu sah? “Kami akan menempuh jalur pengadilan, akan kami buktikan surat dari Depdiknas dan Kanwil Depag itu,” ujar Bambang Kusriyanto yang juga sekretaris DPC PDI-P.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PKB Masud Ridwan SE menyatakan surat Depdiknas tersebut sangat lemah. “Itu bukan keputusan resmi Depdiknas. Sebab, pada alinea terakhir ada kata-kata …kami (Kepala Biro Hukum dan Organisai Depdiknas-Red) berpendapat bahwa STTB atas nama Siti Ambar Fathonah tersebut bukan dokumen yang setara ijazah SLTA,” tegasnya. Kata berpendapat tersebut, menurutnya, bukan representasi Depdiknas.

“Sangat mungkin surat tersebut rekayasa dan sangat subjektif. Terlebih lagi Depdiknas tidak berhak memberi keputusan, yang berhak adalah Depag. Lucu kalau Depdiknas berpendapat seperti itu,” tandas Masud.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Ir Muhammad Bashari menegaskan bahwa surat yang ditandatangani Kepala Biro Hukum itu tidak bisa dijadikan konsideran atau dasar hukum. “Selain ada kata berpendapat, sifat surat tersebut adalah rahasia,” tegas dia.

Siti Ambar Fathonah, alumnus Pondok Pesantren Pabelan Magelang pada 1977, menegaskan bahwa penafsiran Depdiknas tersebut keliru dan menyesatkan. “KMI di Pondok Pabelan diatur dengan UU Pendidikan Tahun 1950 yang berlaku hingga 1989. Pada 2002, ada penataan mutu KMI, dan pada 2005 Depdiknas mengeluarkan SK tentang kewenangan penilaian terhadap kesetaraan KMI, dan SK ini tidak bisa berlaku surut.”

Jawab Tertulis

Ketua KPUD Budy Satriyo menyatakan bersedia menjawab klarifikasi surat Depdiknas tersebut secara tertulis. “Maaf, kami tidak bisa menyatakan secara lisan kepada wartawan karena untuk menjaga kondusivitas. KPUD juga harus melakukan rapat pleno dulu untuk menjelaskan surat bantahan tersebut,” kata Budy Satriyo, kemarin.

Namun secara tersirat Budy memberikan analogi bahwa sandaran yang digunakan KPUD masih berpijak pada keputusan 1 Juli. Klarifikasi bantahan KPUD dan pemberian surat Depdiknas kepada KPUD tersebut merupakan salah satu hasil rapat Panitia Musyawarah DPRD, kemarin. “Hasil Panmus lainnya adalah besok (hari ini-Red) DPRD akan memanggil DPKD, Tapem, Panwas, dan Linmas terkait dengan keterangan aliran dana pilbup,” jelas Muhammad Bashari. Selain itu, lanjutnya, DPRD juga mengusulkan KPUD untuk diganti.

Menanggapi usulan legislatif yang meminta anggota KPUD diganti tersebut, Siti Mahmudah, anggota KPUD, mengatakan bahwa tidak ada aturan tentang hal itu. “Kalau sekadar usulan, siapa pun boleh mengusulkan anggota KPUD di-PAW (pergantian antarwaktu),” terangnya.

Surat Penundaan

Sementara itu, surat keputusan DPRD Kabupaten Semarang tentang penundaan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) bertangal 25 Juli 2005 ke seluruh kecamatan membuat PPK resah. Para panitia kecamatan tersebut sempat bingung untuk terus melanjtukan pilbup yang sedianya akan dilakukan 31 Juli. “Sekitar pukul 12.17 kemarin (Selasa, 26/7), kami menerima surat keputusan DPRD tersebut melalui faksimile dari 024-6922146, Sekretariat DPRD,” kata Ratna DS, anggota PPK Banyubiru. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI-P Bambang Kusriyanto BSc.

Menurut Ratna, pihaknya sempat bingung untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan pilbup tersebut. “Kami sudah istirahat di rumah setelah koordinasi dengan semua anggota PPK dari pukul 09.00 hingga 11.00. Sekitar pukul 13.30 kami mendapat kabar logistik berupa surat suara dari KPUD tiba di kecamatan. Akhirnya kami kembali ke kecamatan sekaligus menanyakan surat dari DPRD tersebut kepada KPUD yang kebetulan turut mengantar surat suara,” imbuhnya.

Pada surat tersebut DPRD menyatakan pilbup ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, dana pilbup dihentikan sementara, dan segala yang timbul akibat dikeluarkannya surat itu dibebankan kepada APBD 2005.

Wakil Ketua DPRD Bambang Kusriyanto mengatakan, pihaknya memang mengirimkan surat keputusan penundaan tersebut sebagai pemberitahuan. “Kalau DPRD dianggap melanggar hukum, silakan saja tuntut DPRD,” kata dia di KPUD, kemarin.

Desk Pilkada Kabupaten Semarang Soetrisno SSos menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng.

Di pihak lain, untuk mendapatkan kepastian mengenai status ijazah Siti Ambar Fatonah, Desk Pilkada Jateng kemarin berangkat ke Departemen Agama di Jakarta. “Saya sudah lapor Mendagri. Hari ini (kemarin-Red) Desk Pilkada saya kirim ke Jakarta untuk klarifikasi ke pusa ,” kata Gubernur Jateng Mardiyanto di Purbalingga, Rabu (27/7). (H14,F10-34n)
(suaramerdeka, 28 Juli 2005)


0 Responses to “DPRD Datangi Kantor KPUD * Klarifikasi Surat Bantahan dan Keterangan Depdiknas”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: